Perbuatan pidana adalah perbuatan yang keji, karena menyebabkan kerugian kepada korbannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian bisa berupa hilangnya nyawa, kemerdekaan, keutuhan organ tubuh, pikiran yang damai, bahkan dalam beberapa perbuatan pidana menyebabkan hilangnya nyawa korban. Pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana adalah untuk merealisasikan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu membalaskan perbuatan setimpal dan juga memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, di pihak lain pidana mati sangat menggugah rasa nurani dari para penggiat dan penyuka hak asasi manusia, karena sifatnya yang menghilangkan hak paling mendasar dari suatu hidup yaitu hak untuk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam instrument hak asasi manusia (HAM) internasional yang menjamin hak untuk hidup seperti ICCPR, pidana mati diperbolehkan hanya untuk kejahatan paling serius. Kejahatan paling serius belum didefinisikan secara terang benderang dalam ICCPR sehingga skripsi ini bertujuan untuk menemukan arti dan syarat-syarat elemen suatu kejahatan bisa disebutkan sebagai kejahatan paling serius. Indonesia, sebagai negara yang sudah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 tahun 2005, berkewajiban untuk mematuhi isi kovenan ini di dalam hukum domestiknya. Skripsi ini bertujuan menemukan elemen-element kejahatan paling serius itu dan menguji kepatuhan produk hukum nasional yang mengandung pidana mati seperti KUHP (Wetboek van Strafrecht) dan Undang-Undang Lex Specialis lainnya terhadap kepatuhan mereka dalam memberikan pidana mati hanya untuk kejahatan paling serius. Dalam menentukan tersebut, harus diperhatikan apakah kejahatan tersebut memenuhi elemen-elemen kejahatan paling serius yang telah dibahas dalam analisa skripsi ini. Pada akhir skripsi, penulis menemukan ternyata beberapa kejahatan atau delik tidak mengikuti konsep kejahatan paling serius karena kegagalan memenuhi elemennya sehingga perlunya ada revisi dan perbaikan dalam suatu semangat Indonesia sebagai negara sudah menjadi negara pihak ICCPR menjalankan komitmennya yang sudah dinotakan melalui ratifikasi ICCPR.