This study aims to find out about the implementation of responsibilities among stakeholders in plastic waste management in Indonesia reviewed from Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management. In addition, cooperation among stakeholders in the management of plastic waste in Indonesia is also investigated in this study. This research uses a normative research method, namely research conducted by examining written law from various aspects, namely aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation, and article by article, analysis that related to the title of this research. Sources of data used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this study explains the implementation of each stakeholder’s responsibilities in plastic waste management in Indonesia based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2008 on Waste Management. The government, business actors and the community are the stakeholders who are responsible in plastic waste management in Indonesia. The results of the study also explain the cooperation between stakeholders in plastic waste management in Indonesia is carried out. Based on the author's analysis, the author argues that the stakeholders in the management of plastic waste in Indonesia consist of the central and local governments, business actors, and the community. Each stakeholder has an important responsibility and role in reducing the number of plastic waste that is disposed of and ends up polluting Indonesia's environment. In addition, cooperation among stakeholders is very important because the plastic waste management system in Indonesia is a complete process from upstream to downstream./ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan tanggung jawab para stakeholders dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, kerja sama di antara para stakeholders dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia juga diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penelasan umum, dan pasal demi pasal, analisis yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan tanggung jawab dari masing-masing stakeholders dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat merupakan stakeholders yang memegang tanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Hasil penelitian juga menjelaskan mengenai kerja sama antara para stakeholders dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Berdasarkan analisis penulis, penulis berpendapat bahwa stakeholders dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Masing-masing stakeholders memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam rangka menekan angka sampah plastik yang dibuang dan berakhir mencemari lingkungan hidup Indonesia. Selain itu, kerja sama di antara para stakeholders merupakan hal yang sangat penting, sebab sistem pengelolaan sampah plastik di Indonesia merupakan suatu proses yang utuh dari hulu ke hilir.