Abstrack PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN SEKALIGUS KORBAN TERHADAP KEPAILITAN KOPERASI YANG TERBUKTI MELAKUKAN KEJAHATAN KORPORASI (viii+74 halaman, 0 gambar, 2 tabel, 0 lampiran) Koperasi seringkali disalahgunakan sebagai wadah untuk melakukan kejahatan korporasi sehingga menimbulkan kerugian khususnya bagi para anggotanya. Kejahatan korporasi tersebut disamarkan dengan bentuk kegiatan usaha legal yang dapat berujung kepailitan usaha sebagai modus pelarian akan pertanggungjawaban pidana. Tumpang tindih antara penanganan kepailitan dan proses penanganan perkara kejahatan korporasi akan memposisikan anggota yang menjadi korban kejahatan korporasi yang dilakukan koperasi sekaligus juga berposisi sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren sekaligus korban terhadap kepailitan koperasi yang terbukti melakukan kejahatan koperasi guna mengembalikan kerugian semaksimal mungkin, dengan menggunakan metode yuridis-normatif, serta pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian, maka dapat ditegaskan sesuai ketentuan hukum Indonesia sekalipun telah ada sita karena kepailitan (atau sita karena perdata lainnya), penyitaan dalam perkara pidana atau dalam hal ini kejahatan korporasi tetap dapat dilakukan, sepanjang barang atau aset yang disita memenuhi kualifikasi sebagai barang yang digunakan, berkaitan atau hasil tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor konkuren berarti perlindungan terhadap hak�hak kreditor konkuren dalam memperoleh kembali pemulihan hak-hak finansialnya atau pemulihan atas uang-uang yang telah disetorkan kepada Debitor sebagai pelaku kejahatan korporasi termasuk ganti kerugiannya terhadap kreditor. Pemulihan hak finansial yang demikian diatur oleh undang-undang dalam mekanisme pemulihan ganti kerugian yang beragam. Terdapat 4 bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang menjadi korban kejahatan korporasi, yakni perlindungan hukum melalui upaya gugatan ganti kerugian sesuai KUH Perdata, perlindungan hukum melalui upaya permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai KUHAP, perlindungan hukum melalui upaya permohonan restitusi kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan perlindungan hukum melalui upaya pengajuan tagihan dalam proses kepailitan menurut UUK-PKPU Kata Kunci: Kreditor konkuren, perlindungan hukum, kejahatan korporasi Referensi: 48 (1982-2020)