Seiring dengan perkembangan zaman, ketergantungan manusia terhadap teknologi pun terus meningkat, terutama pada bidang pemanfaatan luar angkasa. Hal paling signifikan yang mendorong pemanfaatan luar angkasa adalah pada saat AS dan Uni Soviet mengadakan perlombaan antariksa, sebuah kompetisi yang diadakan untuk membuktikan kemampuan teknologi kedua negara dalam meluncurkan objek ke luar angkasa. Akan tetapi, Negara-negara pun menyadari bahwa luar angkasa harus dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Pada titik inilah ide komersialisasi muncul, di mana keterlibatan pihak swasta menjadi sama pentingnya dengan negara. Namun, kepastian hukum dalam bidang ini cenderung dipertanyakan, baik itu skema perizinan ataupun kewajiban yang dimiliki oleh para pihak, dan belum lagi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas luar angkasa terhadap lingkungan ruang angkasa secara umum. Outer Space Treaty 1967 ["OST"] kemudian disahkan yang diikuti oleh beberapa instrumen hukum lainnya untuk memastikan penggunaan luar angkasa secara damai dan bijaksana. Meskipun gagasan komersialisasi memicu banyak kontroversi pada kalangan ahli, dimana hal ini dapat bertentangan dengan tujuan awal perjanjian dan konvensi OST, instrumen hukum tersebut tidak pernah secara eksplisit melarang penggunaan untuk tujuan tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk memperjelas dan memberikan analisis yang komprehensif tentang rezim hukum komersialisasi luar angkasa, baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum yang dipraktikkan oleh negara secara domestik. Analisis ini akan didasari oleh SOFIA Guidelines, yang merupakan kerangka hukum yang disepakati secara umum untuk komersialisasi luar angkasa dalam skala domestik. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup seluruh proses operasi ruang angkasa, yaitu: otorisasi, pengawasan, pendaftaran dan kewajiban membayar kompensasi.