Penerapan aplikasi PeduliLindungi dengan menelusuri aktivitas masyarakat yang berada di fasilitas publik melalui konektifitas jaringan. PeduliLindungi membutuhkan autentifikasi pendaftaran dan mewajibkan pengguna mengisi identitas pribadi. Kebocoran data yang terjadi pada aplikasi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat, terutama menyangkut pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang data pribadi termasuk kebbocorannya tertuang dalam pasal pasal 26 UU 19/2016. Bentuk tanggung jawab pemerintah atas kebocoran data pribadi menjadi tanggung jawab instansi peneyelenggara PeduliLindungi yang bernaung d ibawah pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem elektronik .Oleh sebab itu masyarakat dapat mengajukan gugatan kerugian kepada pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai pasal 31 PP No 71/2019 dan pasal 26 ayat 2 jo pasal 15 ayat 1 UU ITE.