Blok Ambalat merupakan sebuah isu kontroversial bagi dua negara pesisir yang bertetanggaan, yakni Malaysia dan Indonesia. Hak untuk memanfaatkan Landasan Kontinen atas wilayah maritim yang disengketakan terutama ditegaskan melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), khususnya dalam Pasal 76 dan 77. Meskipun terdapat hukum internasional yang jelas tentang Penetapan hak landas kontinen dan batas-batas yang berasal dari titik dasar geografis negara-negara pantai, tidak ada klausul yang memastikan hak-hak Negara Pantai dalam perjalanan batas landas kontinen yang tumpang tindih. Terutama, sebagian besar negara di masa lalu telah memanfaatkan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), keduanya memiliki kelebihan masing-masing dalam yurisprudensi mereka dan bantuan dalam menciptakan solusi yang adil dalam menggambarkan wilayah maritim yang disengketakan antara negara-negara pesisir. Namun, Indonesia yang sebelumnya sudah pernah kehilangan hak kedaulatan mereka dalam kasus Sipadan dan Ligitan oleh ICJ, serta kurangnya dokumentasi yang tepat sebagaimana diatur dalam UNCLOS dari Malaysia untuk dasar hak maritim mereka atas Laut Sulawesi. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk membedah berbagai masalah hukum yang akan ditangani oleh kedua negara dalam proses penyelesaian sengketa internasional, meneliti bagaimana putusan Sipadan-Ligitan mungkin atau mungkin tidak berdampak pada hasil delineasi atas blok laut Ambalat, dan memberikan kepercayaan diri kepada Indonesia untuk mempercayai metode penyelesaian sengketa internasional untuk menangani masalah yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun ini. Dalam mengamati masalah ini, Skripsi ini akan menggunakan Statuta, kasus, dan pendekatan komparatif untuk secara langsung memanfaatkan Sumber Daya Hukum Internasional yang melibatkan Ketentuan UNCLOS 1982 untuk mengidentifikasi pertimbangan yang harus dibuat dalam penggambaran Landas Kontinen, khususnya dalam aplikasi ke laut Ambalat yang saat ini disengketakan blok. Secara singkat, ditemukan bahwa tidak hanya tindakan sepihak Malaysia yang secara langsung dapat membahayakan hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi juga melanggar UNCLOS 1982. Secara khusus, pernyataan lanjutan mereka tentang peta laut baru 1979 (peta Baru) sebagai dasar klaim mereka atas blok laut Ambalat. Oleh karena itu, ada peraturan yang jelas dan preseden kasus yang dapat digunakan untuk menegaskan posisi Indonesia dalam membawa kasus ini ke hadapan forum pihak ketiga untuk penyelesaian sengketa internasional atas blok laut Ambalat.