Pajak memberikan kontribusi yang terbesar pada penerimaan negara tahun 2014. Jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam situs DJP tertulis bahwa fenomena yang marak terjadi di Indonesia adalah banyaknya penyalahgunaan faktur pajak. Situs DJP juga menyebutkan bahwa DJP membuat inovasi untuk membenahi administrasi PPN dan berupaya untuk meminimalisir beredarnya faktur pajak fiktif. Inovasi yang dibuat oleh DJP adalah diluncurkannya aplikasi faktur pajak elektronik yang disebut juga e-Faktur. e-Faktur merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan eSPT sehingga dapat digunakan untuk pembuatan dan penerbitkan faktur pajak hingga pelaporan SPT Masa PPN. Fenomena pelaporan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai persepsi yang berbeda terhadap tingkat kemudahannya namun tetap harus menggunakan aplikasi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan persepsi PKP akan tingkat kemudahan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-16/PJ/2014. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu PKP yang dikukuhkan di KPP Madya Surabaya yang sudah menggunakan e-Faktur. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah non-purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang PKP. Analisis perbedaan dua variabel yang berhubungan dapat diketahui dengan menggunakan uji dua sampel berpasangan (paired T-test). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan persepsi PKP akan tingkat kemudahan pelaporan SPT Masa PPN antara sebelum dan sesudah penerapan PER-16/PJ/2014 di Surabaya / In 2014, tax contributes the best towards the country’s admission. The type of tax that contributes a lot is income tax and Value Added Tax (VAT). However, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) still need to maximize the tax admission through intensification and extension. It is written in DJP’s website that it is common in Indonesia that people are misusing the tax invoice, as well as quoting that DJP will innovate to fix the VAT administration and trying to minimize the spread of fake tax invoices. The innovation made by DJP was the launching of an application to issue e-Tax invoice. It is an integrated application with e-SPT that can be used entirely to make and issue a e-tax invoice, up to the monthly reporting period. The monthly VAT report using the application e-Tax invoice is an interesting thing to be inspected because every Pengusaha Kena Pajak (PKP) has a different perception towards the convenience, yet they still have to use this application. The aim of this research is to examine and analyze whether there are any dispute of perception of PKP towards the convenience or easiness of reporting SPT Masa PPN before and after the application of PER-16/PJ/2014. Research object of this research is PKP that are confirmed in KPP Madya Surabaya, who are using e-tax invoice. In order to determine the sample, this research is using non-purposive sampling with a total of 100 PKP respondents. The study of the two variables those are associated can be recognized through paired T-test. The result shows that there is a significant difference of PKP’s perception towards the VAT SPT Masa reporting convenience or easiness between before and after the application of PER-16/PJ/2014 in Surabaya