Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah berupaya membuka peluang yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk berkontribusi dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Konsesi pelabuhan merupakan kunci utama dalam bisnis pelabuhan dan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber devisa negara. Penelitian tesis ini menganalisis pengaturan konsesi di sektor pelabuhan dan bagaimana penerapan skema perjanjian konsesi sebagaimana diatur dalam UU Pelayaran. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris dengan menggunakan Teori perjanjian menurut Subekti dan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan masalah yang didukung oleh contoh kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan gugatan terhadap Badan Usaha Pelabuhan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gagasan yang memungkinkan untuk penyelesaian sengketa investasi yang dapat mewujudkan nilai kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi investor untuk mewujudkan kepastian investasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk membuka investasi bagi sektor swasta di bisnis pelabuhan belum berjalan seperti yang diharapkan / Through Law Of The Republic Of Indonesia No. 17 of 2008 about Shipping, the government seeks to open the broadest possible opportunities for the private sector to contribute and developing of port infrastructure to restore Indonesia’s maritime glory. Port concessions are the primary key in the port business and are one of the government’s tools in increasing foreign exchange sources for the country. This thesis research analyzes the arrangement of concessions in the port sector and how to implement the concession agreement scheme as regulated in Law on Shipping. This research is an empirical normative juridical approach using The Overeenkomst Theory according to Subekti and The Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch as an analytical tool to answer the problem formulation supported by case examples that have permanent legal force. This research aims to reveal and analyze the problems related to the lawsuit against the concession to the Port Business Entity. It is finding a new model of dispute resolution in investment that can bring the value of legal certainty and justice, especially for investors to realize investment certainty in Indonesia. The research results show that the government’s commitment to opening up investment for the private sector in the port business has not run as expected.