Keterbukaan Informasi merupakan salah satu kunci dalam pembentukan harga saham di pasar modal. Dalam mekanisme di pasar modal calon investor menggunakan informasi setinggi-tingginya atas informasi-informasi publik yang wajib disampaikan oleh emiten baik secara berkala maupun insidental. Meskipun demikian, banyak pelaku pasar yang mengabaikan implementasi atas prinsip keterbukaan informasi di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat merugikan investor terutama investor retail. Penelitian ini berusaha melihat aspek-aspek hukum yang dapat digunakkan dalam rangka mengatur dan menegakkan prinsip keterbukaan informasi di Pasar Modal Indonesia, termasuk hukuman serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada emiten atau perusahaan publik. Selain itu penelitian ini juga melihat peran serta Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melindungi investor apabila terjadi sengketa terutama sejak dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada 2020. / Disclosure of information is one of the keys in the formation of share prices in the capital market. In the mechanism in the capital market, potential investors use information as high as possible on public information that must be submitted by issuers, either periodically or incidentally. However, many market players ignore the implementation of the principle of information disclosure in Indonesia so that in the end it can harm investors, especially retail investors. This study seeks to examine the legal aspects that can be used in order to regulate and enforce the principle of information disclosure in the Indonesian Capital Market, including penalties and sanctions that can be imposed on issuers or public companies. In addition, this research also looks at the role of the Financial Services Authority in protecting investors in the event of a dispute, especially since the establishment of the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) in 2020.