Transfer of object of sale and purchase of the against the law will certainly lead to legal issues. Due to the law here is the consequences of a legal event, in particular related to the signing of the Notarial deed made by the Notary/PPAT in the manufacture of the Deed of Sale of three parcels of land belonging to the Plaintiff which was made unilaterally and against the law, because the legal relation is accounts payable. The authors are interested in examining the verdict of the case study with the formulation of the problem of the legal consequences of the object of sale which the diversion is made is against the law and the resolution of the object of sale which the diversion is made is against the law. In this study, the data collection is done by using the approach of legislation and also the approach of the case. From these results, it can be concluded that the legal consequences of the object of sale which the diversion is made is against the law in the Supreme Court No. 1201/K/Pdt/2016 is null. A solution of the object of sale which the diversion is made is against the law in the Decision No. 1201/K/Pdt/2016 resolved litigation and the object of land and building that into the dispute back to the plaintiff also buying and selling process that is already running between the defendant I and defendant II to be void based on the decision of the high court. / Pengalihan obyek jual beli yang dilakukan secara melawan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum di sini adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa hukum, khususnya terkait adanya penandatanganan akta Notaris yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dari tiga bidang tanah milik Penggugat yang dibuat secara sepihak dan melawan hukum, karena hubungan hukumnya adalah hutang piutang. Maka penulis tertarik untuk meneliti putusan studi kasus dengan rumusan masalah akibat hukum atas objek jual beli yang pengalihannya dilakukan secara melawan hukum dan upaya penyelesaian atas objek jual beli yang pengalihannya dilakukan secara melawan hukum. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum atas objek jual beli yang pengalihannya dilakukan secara melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201/K/Pdt/2016 adalah batal demi hukum. Upaya penyelesaian atas objek jual beli yang pengalihannya dilakukan secara melawan hukum dalam Putusan Nomor 1201/K/Pdt/2016 diselesaikan secara litigasi dan objek tanah dan bangunan yang menjadi sengketa kembali kepada penggugat juga proses jual beli yang sudah berjalan antara tergugat I dan tergugat II menjadi batal berdasarkan putusan pengadilan tinggi.