This study aims to examine and map certain type of acts in the implementation Public Official or Notary position, which has the potential as a criminal act of corruption as well as seeking cooperation that can be carried out by the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI) with the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) in actualizing "clean" Notary from corrupt practices. In this study, the author uses the normative legal research method, with literature and statutory approach, in which the author examines and investigates with available materials, such as legal norms in regulations, literature, experts' opinions, journals, papers, and research's results that have been conducted by other researchers relating to corruption and notary, and make it as a guide or reference in analyzing the problems of the study. Based on research that has been done, the authors draw conclusions, first, that in carrying out his position, Notary has the potential to commit acts of corruption in violation of Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption, as amended by Law Number 20 of Year 2001 on Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, particularly in Article 2 Paragraph (1), Article 3, Article 13, and Article 8; secondly, there is no cooperation in preventing corruption between INI and KPK, it is necessary to establish cooperation between them in order to prevent a notary from corrupt practices. In addition to the collaboration between INI and the KPK, INI needs to create a whistleblowing system as a means of reporting complaints of violations committed by Notary. / Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memetakan perbuatan-perbuatan apa saja dalam pelaksanaan jabatan Notaris, yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi, dan mengupayakan kerja sama yang dapat dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan Notaris yang bersih dari praktik korupsi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan secara kepustakaan dan pendekatan undang-undang (statue approach), yang dalam pelaksanaannya penulis mengkaji dan meneliti bahan yang tersedia, seperti norma-norma hukum dalam peraturan perundangundangan, literatur, pendapat ahli, jurnal-jurnal, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya berkaitan dengan korupsi maupun kenotariatan, dan menjadikannya sebagai panduan maupun acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan, pertama, bahwa dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berpotensi melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 8; kedua, antara INI dan KPK belum terdapat kerja sama dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, maka perlu diadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan Notaris yang bersih dari praktik korupsi. Disamping kerja sama antara INI dan KPK, INI perlu membuat sebuah sistem pelaporan pengaduan pelanggaran (whistleblowing system) sebagai sarana pelaporan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.