Menurut ajaran sosial gereja Katolik bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap manusia yang diberikan oleh Allah melalui misteri penebusan Yesus Kristus. Deklarasi Dignitas Humane yang mengacu kepada Konsili Vatikan II menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak dan martabat dari seorang manusia (Imago Dei). Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara komunis memiliki kebijakan pengkontrolan dan pengawasan secara ketat hak kebebasan beragama terhadap warga negaranya. Xi Jinping sebagai pemimpin RRT yang juga merupakan bagian dari Partai Komunis China berpandangan bahwa keberadaan umat Katolik yang tunduk kepada Paus Fransiskus adalah sebuah ancaman negaranya. Sedangkan menurut teori liberalisme bahwa kebebasan beragama merupakan hak individu yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun termasuk negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data untuk mejawab permasalahan penelitian. Penulis menemukan bahwa alasan pemerintah RRT melakukan pengawasan dan kontrol ketat kepada umat Katolik, karena Vatikan merupakan bagian negara barat berideologi demokrasi yang bertentangan dengan paham komunis dan tujuan negara RRT. Sebagai upaya memperjuangkan hak kebebasan beragama bagi umat Katolik RRT, Paus Fransiskus menggunakan Ecclesiastical Diplomacy yang berpijak kepada ajaran Kristus dan tradisi gereja. Dampak dari Ecclesiastical Diplomacy dimana tahun 2018 Vatikan dan RRT mencapai suatu kesepakatan perjanjian sementara mengenai aturan penunjukan Uskup di RRT, yang kemudian diperpanjang pada tahun 2020. Kesepakatan tersebut bukanlah kesepakatan politik akan tetapi hanya sebatas terkait pastoral. Walaupun kesepakatan RRT dan Vatikan tidak berdampak signifikan atas hak kebebasan umat Katolik di RRT, akan tetapi bagi Paus Fransiskus kesepakatan tersebut merupakan kesempatan gereja dalam mewartakan ajaran Kristus mengenai cinta kasih dan perdamaian dunia, mengingat hingga saat ini pemerintah RRT masih tidak membuka diri dalam hubungan diplomatik dengan Vatikan. Selain itu kesepakatan tersebut berdampak dalam mengurangi tensi hubungan politik RRT dengan Vatikan dan umat Katolik.