This study aims to examine and map out any actions in carrying out the position of Notary, which have the potential as criminal acts of corruption, and seek cooperation that can be carried out by the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia) with the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi) in realizing a notary that is free from corrupt practices. In this study, the author uses normative legal research methods, with a literary approach and a law approach (statue approach), in which the author reviews and examines available materials, such as legal norms in legislation, literature, opinions experts, journals, papers, and research results that have been conducted by other researchers related to corruption and notoriety, and make it as a guide or reference in carrying out an analysis of the problems studied. Based on the research that has been done, the author draws the conclusion, first, that in carrying out his position, the Notary has the potential to commit corruption that violates Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, as amended by the Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, specifically Article 2 Paragraph (1), Article 3, Article 13, and Article 8; second, between Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI) and the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) there is no cooperation in the prevention of corruption, then cooperation needs to be carried out in order to realize a notary who is free from corrupt practices. Besides cooperation between INI and KPK, THIS needs to create a reporting system for violation complaints (whistleblowing systems) as a means of reporting complaints of violations committed by Notaries. / Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah terhadap kualitas calon Notaris serta peran Organisasi ikatan Notaris dan Pemerintah terhadap penurunan kualitas kelayakan Notaris berdasarkan dalil Termohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan secara kepustakaan dan pendekatan undang-undang (statue approach), yang dalam pelaksanaannya penulis mengkaji dan meneliti bahan yang tersedia, seperti norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, jurnal-jurnal, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dan menjadikannya sebagai panduan maupun acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan Penulis adalah peran dan tanggung jawab Pemerintah belum maksimal dan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan calon Notaris yang berkualitas untuk mencapai hal tersebut Pemerintah dan Organisasi Ikatan harus bisa bekerja sama mulai dari sektor pendidikan sampai ke pengawasan terhadap Notaris sehingga dapat menghasilkan profesi Notaris yang berkualitas.