In the phenomenon of development in the community, problems can arise because of the prenuptial agreement. This research aims to provide an overview how the legal consequence of a divorce because of prenuptial agreement based on Decision of Surakarta Court Number 166 / Pdt.G / 2013 PN.Ska dated October 22, 2013 and to provide an overview the role of Notary in making prenuptial agreement based on Decision of Surakarta Court Number 166 / Pdt.G / 2013 PN.Ska dated October 22, 2013. The type of legal research used by the author is normative juridical legal research. The legal approach method used by the author in this research is the law approach. The source of data in this study is secondary data. The analytical method in this research uses qualitative methods, namely from general things that lead to specific ones. The results of this research can conclude the fact in the divorce with the prenuptial agreement that there is no mixing of assets after assests divided according to the provisions in the prenuptial agreement.. The role of the notary on the prenuptial agreement, that in the case of making a prenuptial agreement can have a consequential impact, this is related as stipulated in Article 15 paragraph (2) point e of Law Number 2 of 2014, about the authority of the Notary to provide legal counseling making a deed. / Dalam fenomena perkembangan di masyarakat dapat ditemui persoalan-persoalan yang muncul karena adanya perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimanakah akibat hukum dalam suatu perceraian dengan adanya perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 166/Pdt.G/2013 PN.Ska tertanggal 22 Oktober 2013 dan untuk memberikan gambaran bagaimanakah peran notaris terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 166/Pdt.G/2013 PN.Ska tertanggal 22 Oktober 2013. Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan hukum yang digunakan penulis adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan data sekunder. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dari halhal yang umum menuju yang bersifat khusus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dalam suatu perceraian dengan adanya perjanjian perkawinan yaitu tidak ada pencampuran harta sehingga harta dibagi masingmasing sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Peran notaris terhadap perjanjian perkawinan, bahwa dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan dapat menimbulkan dampak akibat, hal ini terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu kewenangan Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.