Notary in performing its duties and positions have an obligation and had a authority as manageable in Law Number 2 Year 2014 About Position Of Notary, Notary Ethic Code, Extraordinary Congress Indonesia Notary Knot Banten 29-30 May 2015 and then another regular law which have related with Notary position author do a data collection conducted by using normative juridical approach and with secondary data. That basically in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number 1 of 2016 juncto Regulation of the Minister of Law and Human Rights number 4 of 2014 concerning Procedures for Submitting Requests for Ratification of Legal Entities and Approval of Amendments to Articles of Association and Submission of Notices of Amendment to Articles of Association And Changes in Limited Liability Company Data, requires a Notary to report changes in a limited liability company, but in the Act of Notary Position does not regulate these provisions, so that in this case the principle of Lex Specialis Derogat Lex Generalis may apply. In Article 16 paragraph 11 of the Notary Position Law which stipulates that if the Notary is not implement the provisions in article 16 of the Law on Notary Position, there are legal consequences that can be imposed on the Notary concerned if he does not carry out the obligations accordingly. / Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewajiban dan mempunyai kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 mei 2015, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan jabatan Notaris. Penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan data sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum dalam hukum positif dengan analisa data secara kualitatif. Bahwa pada dasarnya dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, mengkehendaki Notaris untuk melaporkan perubahan dalam perseroan terbatas, namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai ketentuan tersebut, sehingga dalam hal ini dapat berlaku asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Dalam Pasal 16 ayat 11 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa apabila Notaris tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris yang bersangkutan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.