The notary public official has the authority to make an authentic deed and has other authorities as regulated in Law Number 30 Year 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN) or based on other laws namely Permenkumham Number 3 of 2017 concerning Notary Legal Service Fees for UMKM. An authentic deed drawn up by a notary is perfect proof. In exercising its authority, the notary is entitled to an honorarium as a remuneration from the client to the notary. Determination of the honorarium for a notary can be seen from the background of the deed made for the benefit of his client. Deed that has economic value will be different from deed that has social value. This study uses a normative juridical method, where data collection is done using a legal approach, namely by examining the relevant laws and regulations. From this research, it can be concluded that the regulation of the honorarium of the Notary Public refers to the Law on Notarial and the Efforts of the Indonesian Notary Association (INI) in supervising the honorarium for services in making deeds made by notaries to avoid the possibility of unfair competition between notary partners in a region. / Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau berdasarkan undang-undang lainnya yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Usaha UMKM. Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris berhak atas honorarium sebagai suatu balas jasa dari klien kepada notaris. Penetapan honorarium bagi notaris dapat dilihat dari latar belakang akta yang dibuat untuk kepentingan kliennya. Akta yang memiliki nilai ekonomis akan berbeda dengan akta yang memiliki nilai sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan kepatutan honorarium Notaris mengacu kepada UUJN dan Upaya Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam melakukan pengawasan terhadap honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris untuk menghindari kemungkinan timbulnya persaingan tidak sehat antara rekan notaris dalam suatu wilayah.