General Meeting of Shareholders (GMS) is the company’s organ who has the authority that not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and / or the Statutes referred to in Article 1 paragraph 4 of Law 40 of 2007 on Limited Liability Company (Company Law). AGMS is a gathering place for shareholders to discuss and / or use of the voting rights on all matters relating to the company, which in practice refers to the Company Law and the Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 on the Implementation Plan and the Annual General Meeting of Shareholders of Public Companies (OJK). The Board of Directors shall perform its duties in relation to the management of the Company, including the GMS. Annual GMS is obliged to do where the Board of Directors submits the annual report as an accountability to the operation of the company. When not organizing the Annual GMS, the Board of Directors considered shirking its fiduciary duty to the company. This research is descriptive with normative juridical approach of the provisions of the Company Law and the Articles of Association in connection with the Annual GMS setting. Based on the survey results revealed that: according to the Company Law and OJK, the Annual GMS shall be convened by the Board of Directors and attended by Commissioners and Shareholders. Annual GMS is a shareholder in order to determine the performance of the Company for 1 (one) year. If Annual GMS is not implemented then the penalty for a private company will IPO / go public while for public company will be subject to administrative penalties up to suspense sanction to business activities. / Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas dan/atau menggunakan hak suara atas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK). Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya sehubungan dengan pengurusan Perseroan, termasuk menyelenggarakan RUPS. RUPS Tahunan wajib untuk dilakukan dimana Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawabannya mengenai jalannya perseroan. Apabila tidak menyelenggarakan RUPS, maka Direksi dianggap melalaikan fiduciary duty-nya terhadap perseroan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif dari ketentuan UUPT dan anggaran dasar dalam kaitannya dengan pengaturan RUPS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: menurut UUPT dan POJK, RUPS wajib diselenggarakan oleh Direksi dan dihadiri oleh Dewan Komisaris serta Pemegang Saham. RUPS merupakan cara pemegang saham agar dapat mengetahui kinerja Perseroan selama 1 (satu) tahun. Jika RUPS tidak dilaksanakan maka adanya sanksi administrasi bagi Perusahaan tertutup yang akan IPO / go public sedangkan bagi Perusahaan Terbuka akan dikenakan sanksi administrasi hingga suspensi terhadap kegiatan usahanya.