The agreement with fiducia warrant also done with the aim to people in need of funds can still use the warranty goods for business interests. One of the institutions of collateral material (zakelijk garantie) is fiducia warrant. How the form of protection against PT Sianarmas Multi Finance over the implementation of the not didaftaran perjajian and legal consequences if the execution done despite fiducia warrant not registered. According to the theory of legal protection and creditors do not protected rights when no registration dlaksanakan top fiducia warrant, so that the implementation of the execution can be categorized as an act of seizure of the rights of the debtor, so that the author of the opinion that the Law Number 42 Year 1999 about fiducia warrant is a rule that required in follow by both the creditors and debitor. The method that will be used in this research is legal research normative were done as an effort to get data that is required in relation to the problem. Yag data used is the secondary data which consist of Primary legal materials, legal materials secondary and tertiary legal materials. In addition also use primary data as a supporter of legal materials secondary data. For the data analysis done by the method of judicial analysis qualitative research. From the research carried out to obtain data that is clearly tekait legal protection for creditors and as a result of the law on the implementation of the fiducia warrant that is not registered in the institution fiducia warrant through notary public and is only done unilaterally by the creditors with the position of power of attorney from the debtor in the form of kalusul raw material that has been provided by the previous creditors. / Perjanjian dengan jaminan fidusia juga dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang membutuhkan dana tetap dapat menggunakan barang jaminan tersebut untuk kepentingan usahanya. Salah satu lembaga jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijk garantie) adalah fidusia. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap PT. Sianarmas Multi Finance Bengkulu atas pelaksanaan perjanjian yang tidak didaftaran dan akibat hukum jika eksekusi dilakukan meskipun fidusia tidak didaftarkan. Berdasarkan teori perlindungan hukum maka kreditur tidak terlindungi haknya ketika tidak dilaksanakan pendaftaran atas jaminan fidusia, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan hak dari debitur, sehingga penulis berpandangan bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebuah aturan yang wajib di ikuti baik oleh kreditur maupun debitur. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga menggunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat memperoleh data yang jelas tekait perlindungan hukum bagi kreditur dan akibat hukum atas pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di lembaga jaminan fidusia melalui notaris dan hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan pegangan surat kuasa dari debitur yang berbentuk kalusul baku yang telah disediakan oleh pihak kreditur sebelumnya.