Pada praktek perbankan, bahwa bank lebih memilih membuat akta perjanjian kredit notariil karena bank ingin memiliki alat bukti yang kuat. Selanjutnya untuk proses pengikatan kreditnya, bank melakukan order ke notaris agar dibuatkan akta perjanjian kredit. Berkenaan dengan hal tersebut, jasa notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank guna menjamin kebenaran dan isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Bagaimana peran notaris dalam menyusun dan mewujudkan akta perjanjian kredit yang dibuat secara notaril? dan bagaimana tanggung jawab notaris atas akta perjanjian kredit bank yang dibuat dihadapan notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3319K/PDT/2012? Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam menyusun dan mewujudkan akta perjanjian kredit yang dibuat secara notaril dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris atas akta perjanjian kredit bank yang dibuat dihadapan notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3319K/PDT/2012? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan tambahan di bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal tepat lunas pada waktunya bank terhindar dari resiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus salah satu penyebabnya terjadi pengikatan agunan yang tidak sempurnya yang dilakukan oleh notaris, maka bank akan berisiko menanggung kerugian. Peranan notaris tidak selalu dominan disetiap perbuatan hukum, salah satunya pada perjanjian kredit baik di perbankan, di mana perjanjian kredit tersebut umumnya telah dibuat sesuai dengan kehendak pihak kreditur. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit adalah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai salah satu syarat syahnya akta otentik. Bentuk pertanggungjawaban notaris dapat berupa sanksi atas setiap pelanggaran ketentuan tersebut. Berkenaan pembuatan akta notariil, hendaknya notaris dapat memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan. Akta Notariil yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum memiliki pembuktian formal maupun pembuktian material dapat menunjang terhadap tegaknya prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh bank.