Condominium is a storey building being inhabited together and each unit is owned separately. Those inhabitants would not be able to be eluded on the needs of the public purposes, shared goods and shared land. The management of those public purposes use is arranged and being performed by an authorized organisation, which is the Association of the Owners and Occupants of Condominium (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (“PPPSRS”)), in a form of a legal entity that enable this organization to conduct any approriate legal action necessary. The formation of this organization must be made in a form of a legal authentic deed, therefore clearly there is the needs for the role of a Notary Public. Based on the mentioned matters, then the purpose of this research is to search, find, and analise the role of the Notary Public as well as the obstacles to conduct the formation and establishment of PPPSRS according to the Condominium Law No. 20 Year 2011, and the management of the shared land, public purposes use, and shared goods of condominium before the formation of the PPPSRS, and the legal consequences when the developer is unanttentive and negligent to form the mention PPPSRS. The research is a Juridical Normative (Yuridis Normatif) research, and the approachs being applied to discuss the problems are statue approach and conceptual approach. Based on the research being done, it can be concluded that the role of the Notary Public is to write down the minutes of the meetings on any matters take place during the formation meeting and is not the party who authorized to ratify the deed of incorporation and articles of association of PPPSRS, therefore the party who has the authorization shall be the relevant government institutions as explained in Article 54 point (2) of the Government Regulation No. 4 Year 1988 regarding Condominiums, and prior to the formation of PPPSRS, the developer shall act as the temporary association and help in the preparation to form the PPPSRS as soon as possible. If the owner of the condominium units or the developer are unattentive or negligent to form the establishment of PPPSRS in the mentioned period, then there will be an administrative sanctions in accordance with the provisions of Article 108 (1) Administrative Sanctions as referred in Article 107. / Rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang dihuni bersama dan merupakan satuan yang dimiliki secara terpisah. Penghuni rumah susun tidak dapat menghindarkan diri atau melepaskan kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan atas penggunaan bagian-bagian yang merupakan milik bersama diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang harus berbentuk badan hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Pembentukan PPPSRS tersebut dibuat dalam akta autentik, dan dalam hal ini secara jelas terdapat peran Notaris. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri, menemukan, menganalisis peran Notaris dan kendala yang ada dalam melaksanakan pembentukan dan pendirian PPPSRS berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011, serta pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama rumah susun sebelum terbentuknya PPPSRS, dan akibat hukumnya apabila pihak pengembang lalai untuk membentuk PPPSRS. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dan pendekatan yang diterapkan penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Notaris yang sesungguhnya adalah sebagai pembuat risalah/notulen rapat mengenai halhal yang terjadi dalam rapat pembentukan bukan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan mengesahkan akta pendirian dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga PPPSRS, karena yang berhak mengesahkan adalah Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, serta sebelum PPPSRS terbentuk, maka Pelaku Pembangunan Rumah Susun wajib betindak sebagai perhimpunan penghuni sementara dan membantu penyiapan terbentuknya PPPSRS secepatnya. Dalam hal pemilik sarusun atau Pelaku Pembangunan lalai untuk membentuk PPPSRS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka berakibat sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 108 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.