Hukum berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian, perdagangan, dan pengaruh globalisasi yang sangat cepat dan dinamis. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sangat diperlukan hukum kepailitan yang mendukungnya. Untuk tetap menjaga penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat dunia usaha secara tertib, perubahan terhadap undang-undang kepailitan harus terus dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi substansi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah terpenuhinya syarat permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif-empiris (normative- empirical legal research), dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Sumber data yang utama adalah data kepustakaan, dengan bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selain itu diperoleh data dari hasil wawancara. Penarikan kesimpulan didasarkan pada metode deduksi. Dengan Ketentuan Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap syarat-syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih harus dilakukan dengan hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dalam KUH Perdata, HIR, Rbg, dan Rv. Dalam prakteknya, Putusan- putusan baik Pengadilan Niaga (Tingkat Pertama) maupun Mahkamah Agung R.I (Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali) masih terdapat putusan yang berbeda-beda dalam mempertimbangkan fakta atau keadaan yang terbukti sederhana terhadap syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, sebaiknya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu direvisi dengan mengakomodasi adanya hukum acara kepailitan tersendiri dan holistik, yang didalamnya juga diatur mengenai Pengadilan Niaga dan Hakim Niaga, sehingga tujuan pembentukan undang- undang kepailitan dengan penyelesaian utang-piutang secara cepat dan efektif dapat tercapai dengan baik.