Business entities are divided based on their status, namely legal entities and not legal entities. Limited Company (PT) is one of the business entities in the form of legal entities other than Foundations and Cooperatives that are in great demand in Indonesia. The implementation of the PT registration application to obtain legal entity status using the “Sistem Administrasi Badan Hukum” (SABH) has been regulated in Undang-Undang 40 Tahun 2007 (UUPT) the provisions and regulations regarding PT are becoming more specific and relevant to the times, especially in Indonesia. The implementation of the SABH with several derivative regulations stipulated by the Menkumham has changed several times since the UUPT was issued in 2007. So that research will be carried out on the position and legality of the PT determined by the Menkumham through the SABH. So that the community's need for SABH will be realized in accordance with the legal theory of authority, responsiveness and legal certainty. The ratification of PT becomes a legal entity with the issuance of a decree (SKPT) by the Menkumham using SABH to produce electronic documents with electronic signatures and QR codes. Research will be conducted on SKPT to determine its position and legality through empirical normative research with a statutory approach, conceptual approach and interviews. / Badan usaha terbagi berdasarkan statusnya yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan usaha berbentuk badan hukum selain Yayasan dan Koperasi yang banyak diminati di Indonesia. Pelaksanaan permohonan pendaftaran PT untuk mendapat status badan hukum menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ketentuan dan pengaturan mengenai PT menjadi lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan zaman khususnya di Indonesia. Pelaksanaan SABH dengan beberapa peraturan turunan yang ditetapkan oleh Menkumham telah beberapa kali mengalami perubahan sejak UUPT diterbitkan pada tahun 2007. Sehingga akan dilakukan penelitian mengenai kedudukan dan legalitas PT yang ditetapkan oleh Menkumham melalui SABH. Sehingga akan terwujudnya kebutuhan masyarakat terhadap SABH sesuai dengan teori hukum kewenangan, responsif dan kepastian hukum. Pengesahan PT menjadi badan hukum dengan diterbitkannya surat keputusan (SKPT) oleh Menkumham menggunakan SABH menghasilkan dokumen elektonik dengan tanda tangan elektronik dan kode QR. Akan dilakukan penelitian terhadap SKPT untuk mengetahui kedudukan dan legalitas melalui penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan wawancara.