Penguatan kedudukan dan kewenangan majelis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam memelihara keutuhan sosial

Sani, Ahmad Irfan (2022) Penguatan kedudukan dan kewenangan majelis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam memelihara keutuhan sosial. Doctoral thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CD_01657190016_Ahmad Irfan Sani.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (75kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (143kB) | Preview
Preview	Text (ToC) TOC_WA~1.PDF Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (106kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) CHAPTE~2.PDF Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) | Preview
	Text (Chapter 2) CHAPTE~1.PDF Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter 3) CH6585~1.PDF Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter 4) CHAPTE~4.PDF Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (19MB)
	Text (Chapter 5) CHAPTE~3.PDF Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (747kB)
Preview	Text (Bibliography) BIBLIO~1.PDF Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Appendices) appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14MB)

Abstract

Kedudukan MPS Pilkades secara fungsional merupakan lembaga khusus (ad hoc) yang melaksanakan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. MPS Pilkades merupakan inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun dalam pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan MPS Pilkades telah timbul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan ancaman terhadap keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan yudiris empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam pengaturan mengenai eksistensi, kedudukan dan kewenangan MPS Pilkades diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD berikut peraturan pelaksananya. Namun, dalam pengaturannya terdapat inconsistency, multi interpretation dan antinomi norm. Dengan pengaturan MPS Pilkades yang demikian, maka rawan terhadap landasan pengaturan bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang arahnya akan berkorelasi dengan keutuhan sosial masyarakat Desa yang terjalin selama ini dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Implementasi pengaturan mengenai eksistensi, kedudukan dan kewenangan MPS Pilkades, masih belum bisa mengakomodir dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Meskipun demikian, dalam proses persidangan yang digelar oleh MPS Pilkades tahun 2016 dan pada tahun 2019, mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Adat Sumbawa Barat. Bentuk penguatan yang dimaksudkan adalah menjadikan MPS Pilkades sebagai solusi atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, berkarakterkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pandangan hidup masyarakat yang sesuai Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Untuk itu, pengaturan MPS Pilkades perlu diselaraskan dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/The position of the MPS Pilkades is functionally a special institution (ad hoc) who exercise the authority of the Regent in resolving disputes the results of the Village Chief Election as referred to in Article 37 paragraph (6) Law No. 6 of 2014 concerning Villages. MPS Pilkades is an innovation from the Regional Government West Sumbawa Regency. However, in settings related to the position and the authority of the MPS Pilkades, several problems have arisen that can weaken the MPS Pilkades and threats to social integrity in villagers. This study uses a normative juridical research method with empirical juridical support. Approach used are the statutory approach, the case approach, the historical comparisons and approaches. Based on research results carried out, it can be seen that in the regulation regarding The existence, position and authority of the MPS Pilkades are regulated in a regional regulation KSB No. 6 of 2016 concerning PPPKD and its implementing regulations. However, in the settings there are inconsistencies, multiple interpretation and antinomy norm. With the MPS Pilkades arrangement that Thus, it is vulnerable to the regulatory basis for implementation settlement of disputes over the results of the Village Chief Election whose direction will be correlated with the intertwined social integrity of the village community so far within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Implementation of regulations regarding existence, position and authority MPS Pilkades, still cannot accommodate and provide certainty law on the implementation of its duties, functions and authorities. Though Thus, in the trial process held by the MPS Pilkades in 2016 and in 2019, able to solve effectively and efficient while still prioritizing the values of local wisdom West Sumbawa Indigenous people. The intended form of reinforcement is to make the MPS Pilkades a solution to the dispute over the results Election of Village Chiefs in Regencies/Cities throughout Indonesia, characterized by the values of local wisdom which are the way of life society in accordance with Pancasila as the philosophy of the Indonesian state with the motto Bhinneka Tunggal Ika to maintain harmony, social harmony and integrity in the village community. Therefore, MPS Pilkades arrangements need to be harmonized with legal principles establishment of good laws and regulations as regulated in Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation.

Actions (login required)

View Item