This study aims to determine the arrangement of goods delivery agreements through JNE expeditions according to the Civil Code and to find out legal protection for consumers in shipping goods through JNE expeditions. This type of research is empirical normative law. This empirical normative legal research is basically an amalgamation of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. There are two types of data used, namely primary data obtained mainly from empirical research results, namely research conducted directly in the community and secondary data which includes official documents, books, and even research results that are reports. The results of this study indicate that the arrangement of the agreement for delivery of goods through JNE expeditions is in accordance with Article 1313 of the Civil Code. The agreement in the delivery of goods that is carried out by agreement between the consumer and JNE can be said to be in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Goods to be sent via JNE may not be in the form of prohibited goods, meaning that the delivery destination in the goods delivery agreement made by JNE is also in accordance with Article 1337 of the Civil Code. Consumer legal protection in shipping goods through JNE expeditions in accordance with Article 1244 of the Civil Code. JNE's responsibility as a business actor who has violated consumer rights is also in accordance with the consumer protection law, because it has the responsibility to compensate consumers who have suffered losses. The compensation referred to may be in the form of a refund or replacement of goods and/or services of a similar or equivalent value, or health care and/or compensation in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. / Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi JNE menurut KUH Perdata dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengiriman barang melalui ekspedisi JNE. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat dan data sekunder yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi JNE sudah sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian dalam pengiriman barang yang dilakukan secara sepakat antara konsumen dengan JNE dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Barang yang akan dikirim melalui JNE tidak boleh berupa barang yang dilarang, artinya tujuan pengiriman dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan JNE juga sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Perlindungan hukum konsumen dalam pengiriman barang melalui ekspedisi JNE sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata. Tanggung jawab JNE sebagai pelaku usaha yang telah melanggar hak-hak konsumen juga sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, karena memiliki tanggung jawab untuk melakukan penggantian kepada konsumen yang sudah mengalami kerugian. Ganti rugi sebagaimana dimaksud bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.