Pejabat Pembuat Komitmen diartikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kewenangan diskresi atau freies ermessen dalam menghadapi permasalahan konkret yang menyebabkan stagnasi pemerintahan. Tapi di dalam prakteknya, sering kali tindakan diskresi atau freies ermessen oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang dapat dituntut dengan pidana, sehingga mengakibatkan para pejabat pemerintahan menjadi takut untuk mengambil tindakan diskresi atau freies ermessen. Tulisan ini akan membahsa mengenai keudukan hukum dan pertanggungjaaban Pejabat Pembuat Komitmen terhadap keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari pendekatan tersebut ditemukan adanya kekosongan norma hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen terhadap kerugian keuangan negara/Commitment Making Officer is the authority given by the official by the Budget User/Bugdet User Authority to make decisions and/or take actions that may result in the expenditure of the state budget/APBN . In carrying out their duties and authorities, the Commitment Making Officer is given discretionary authority or freies ermessen in dealing with concrete problems that government stagnation. But inside practice, often action discretion or freeies ermessen by apparatus enforcer law considered as abuse authority that can sued with criminal, so resulted in officials government becomes afraid for take action discretion or freeies ermessen . This writing uses a normative juridical approach with statutory approach. From this approach, it was found that there was a void in legal norms that resulted in legal uncertainty regarding the position and responsibility of the Commitment Maker Officials for state losses. Keyword : Discretion, freies ermessen, commitment maker officier.