Secara yuridis normatif, Pemerintah hanya memberikan hak penguasaan tanah kepada Warga Negara Asing berupa hak pakai dan hak sewa. Dalam prakteknya, dengan berbagai pertimbangan ekonomi dan resiko investasi Warga Negara Asing yang ingin berinvestasi di Indonesia menghendaki kepemilikan tanah dengan status hak milik. Sebab, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh dan memiliki jangka waktu. Dalam kaitan ini, kebijakan hukum tanah nasional tidak mengijinkan Warga Negara Asing memiliki Hak Milik atas tanah di wilayah Indonesia. Larangan tersebut mendorong Warga Negara Asing yang berkepentingan dengan Perjanjian Nominee, yaitu dengan menggunakan nama Warga Negara Indonesia sebagai Nominee guna didaftarkan sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Perjanjian Nominee seperti itu merupakan hal yang dilarang menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pencegahan nominee tanah dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan agraria dan peraturan hukum investasi. Hasil penelitian memastikan bahwa larangan perjanjian nominee sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tetapi sanksi terhadap praktek nominee tersebut belum jelas dan tegas serta status tanah yang menjadi objek nominee belum diatur secara lengkap. Untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai nominee tanah berikut sanksi dan status hak atas tanah yang dijadikan objek nominee. Untuk itu pemerintah dapat menghentikan dan membatalkan hak atas tanah jika tidak sesuai dengan peruntukannya. Adapun langkah pencegahan nominee dapat dilakukan baik melalui sarana perdata maupun pidana dengan mengembalikan tanah tersebut kepada Negara. Kata Kunci : Kepemilikan Tanah, Hak Milik, Perjanjian Nominee