Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi mereka mengenai dirinya. Perlindungan data pribadi harus dipastikan karena kurangnya kontrol komprehensif atas informasi pribadi dapat menempatkan individu pada risiko penipuan, peretasan, phishing, dan pencurian identitas. Namun, banyak pengguna online yang terkena kebocoran data dan jumlah kasusnya meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan, suatu jenis penelitian yang dirancang untuk menganalisis hukum-hukum yang berlaku dalam situasi sosial. Makalah ini termasuk mengkaji undang-undang yang mengatur GDPR yang dianggap paling efektif mengatur undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa dan peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Tulisan ini juga mengulas Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kurangnya sistem hukum yang komprehensif tentang Perlindungan Data Pribadi membuat pasar Indonesia rentan terhadap pelanggaran data. Melihat situasi ini, pemerintah Indonesia perlu memacuimplementasi RUU Perlindungan Data Pribadi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta merumuskan kebijakan di pasar digital online.