Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Terbit Rencana Perangin-Angin bupati Langkat dengan membangun sebuah kerangkeng untuk menampung manusia didalamnya. Diketahui bahwa manusia yang ditempatkan didalam kerangkeng tersebut dipekerjakan diperkebunan kelapa sawit miliki sang Bupati Langkat dan diduga sebagai tempat rehabilitasi orang pecandu narkoba. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Terbit Rencana Perangin-Angin bupati Langkat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif / dogmatik. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar hukum penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan masalah Statue Approach (pendekatan melalui peraturan perundangundangan) dan Conceptual Approach (pendekatan konseptual). Dalam hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terbit Rencana Perangin-Angin bupati Langkat terkait kerangkeng manusia merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Adapun saran yang ditujukan bagi Pemerintah dan masyarakat adalah membuat peraturan yang mengatur lebih jelas tentang pengawasan terhadap seorang Bupati didalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan serta memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan masyarakat harus berani dalam pengaduan terhadap pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya karena hal tersebut juga merupakan hak masyarakat sebagai warga negara. / This study discusses the violation of authority that has been carried out by Terbit Rencana Perangin-Angin Langkat Regent by building a cage to accommodate humans in it. It is known that the humans who were placed in these cages were employed in an oil palm plantation owned by the Langkat Regent and were suspected of being a rehabilitation center for drug addicts. This study will also discuss the abuse of the authority of the Terbit Rencana Perangin-Angin Langkat Regent in terms of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, laws and regulations and General Principles of Good Governance (AAUPB). This research uses a normative/dogmatic juridical research method. In this study, primary legal materials and secondary legal materials are used as the legal basis for completing this research. This study also uses the Statue Approach problem approach (the approach through legislation) and the Conceptual Approach (conceptual approach).In the results of this study, it can be concluded that the actions of the Terbit Rencana Perangin-Angin Regent of Langkat related to human cages constitute a violation and abuse of authority that violates Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and General Principles of Good Governance (AAUPB).The suggestions aimed at the Government and the community are to make regulations that regulate more clearly regarding the supervision of a Regent in carrying out government administration and provide legal protection for citizens and the community must be brave in complaints against government officials who abuse their authority because this is also the right of the community as a citizen.