Akibat hukum bagi notaris/PPAT dalam melakukan suatu transaksi jual beli hak atas tanah terindikasi terlantar, yang jangka waktu haknya telah berakhir adalah terhadap kepemilikan atas tanah tersebut menjadi berakhir dan selanjutnya tanah tersebut kembali pada penguasaan negara dan apabila peralihan hak atas tanah tersebut tetap dilakukan harus dengan persetujuan dari kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional republik Indonesia, dan selanjutnya pemegang hak wajib melakukan permohonan hak baru pada instansi terkait