There are times when a Notary not knowing a conveyed false information by the appearer, concerning an attempt on basis to make authentic deed. It is necessary to review and analyze the criminal accountability of the notary on any documents that were made based on false information, deceptive, or fraudulent. It is also required to analyze the law arising from notarial deed based on false information, whether the notary can be said participated in performing fraudulent based on information that was given by the appearer. This study examines the form of responsibility and legal protection for Notary to the position of deed made by Notary, based on false information that was given by the confronters. This type of legal research is a type of empirical juridical research. The result of this study indicate that the responsibility based on the results of the research is known that the notary can’t be asked for criminal responsibility related to the making of the deed were based on false statement of the constraints, and can’t fulfill the formulation of the element of fraud in Article 266 paragraph (1) juncto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. Notary can be held criminally liable to the deed made by him and to verify the document based on what he saw, witnessed, and experienced in a legal act whether it is intentionally on negligently, the Notary makes a fake deed so as to harm the other party. While the form of legal protection for Notary to the deed which he made related to the responsibility of Notary is the existence of the Notary Public Honor Council which is independent and not a subdivision of the government that appointing him. / Seorang notaris terkadang tanpa diketahuinya ada keterangan palsu yang disampaikan para penghadap, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta otentik. Perlu dikaji dan dianalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu juga apakah Notaris dapat dikatakan turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana apabila memasukkan keterangan yang palsu akibat keterangan yang diberikan para penghadap. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris terhadap kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan palsu para penghadapnya. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu para penghadap, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja atau lalai, membuat akta palsu sehingga merugikan pihak lain. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen dan bukan merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya.