Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary (Notary Act), there was no article to which authorizes the Notary to create deed denial of inheritance. But they found deed denial of inheritance by Notary. It is encouraging to do research. The main problem is how the arrangement of the Notary authority in making a Rejection Letter of Inheritance by Law Notary, and how the strength of evidence Rejection Letter of Inheritance Notary on the heir to the heir and third parties. This type of research that is selected is a normative legal research with descriptive analytical research the nature and type of data used is secondary data. Results of the study were analyzed qualitatively for subsequent conclusions drawn deductively. The conclusion is the Notary Law does not regulate the authority of the Notary to create Rejection Letter of Inheritance. The only institution / legal institutions by law (Article 1057 Civil Code) be given the authority to make Rejection Letter of Inheritance is the District Court. Rejection of Inheritance Deed No. 108 dated December 16, 2011 that made H. RS, SH.M.Kn, Notary in Jakarta, legally flawed, because the act of making Notary Deed of Inheritance Refusal to qualify committed an unlawful act and / or act without the authority. Product or legal action Notary is not legally binding (nonexecutable). / Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), tidak ditemukan rumusan pasal yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Surat Penolakan Waris. Namun masih ditemukan Akta Penolakan Waris yang dibuat oleh Notaris. Hal ini mendorong untuk dilakukan penelitian. Pokok permasalahannya adalah bagaiamanakah pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam membuat Surat Penolakan Waris berdasarkan UU Jabatan Notaris, dan bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh Notaris atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga.Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya adalah UU Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai wewenang Notaris untuk membuat Surat Penolakan Waris. Satu-satunya lembaga/institusi hukum yang oleh undang-undang (Pasal 1057 KUHPer) diberikan otoritas membuat Surat Penolakan Waris adalah Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Akta Penolakan Waris No. 108 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat H. RS, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, cacat hukum, karena tindakan Notaris membuat Akta Penolakan Waris dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau berbuat diluar wewenang. Produk atau tindakan hukum Notaris tidak mengikat secara hukum (nonexecutable).