Notary as a public official who makes authentic deed in reality can be sued or prosecuted, if proven made notarial deed not in accordance with the applicable law, so that the notary could have a legal issue and investigated by the investigating authorities. MPD has the authority to investigate Notary and the protocols, also can give the approval or rejection to the demand of investigation process. Constitutional Court in 2013 decided to eliminate the authority, so investigators able to investigate without approval to the notary and minuta. New hope arises when UUJN 2014 mandates the establishment of MKN replace the authority of the MPD. Supported regulation of the Minister of Law and Human Rights in 2016 and the establishment regional MKN in each provincial capital. This study uses the statue approach and research to regional MKN in DKI Jakarta province to see the role of the development and legal protection Notary profession. As the research progresses, regional MKN has been run its authority just four months, so it is too early to assess how effective the role of regional MKN in terms of development and legal protection of the Notary profession. So far the investigation request received only from police investigators and legal protection for Notary that have a legal issue in term of assisting in the legal process also can not be executed yet. / Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik pada kenyataannya dapat digugat ataupun dituntut, apabila akta Notaris dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga Notaris dapat mengalami masalah hukum dan dipanggil/diperiksa oleh pihak penyidik untuk proses penyidikan. MPD mempunyai kewenangan untuk memeriksa Notaris dan minuta akta (protokol Notaris), dan memberikan persetujuan/penolakan sehubungan dengan proses pemanggilan/pemeriksaan ini. Mahkamah Konstitusi RI tahun 2013 memutuskan menghilangkan frasa dengan persetujuan MPD, sehingga penyidik melakukan pemanggilan/pemeriksaan secara langsung terhadap notaris maupun minuta akta. Harapan baru timbul ketika UUJN tahun 2014 mengamanatkan pembentukan MKN menggantikan kewenangan MPD. Didukung Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2016 tentang MKN dan pembentukan MKN Wilayah di setiap ibukota provinsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan dilakukan penelitian langsung terhadap MKN Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk melihat peranannya terhadap pembinaan dan perlindungan hukum profesi Notaris. Ketika penelitian berlangsung, MKN Wilayah menjalankan tugasnya baru empat bulan, sehingga masih terlalu dini untuk menilai sejauh mana efektivitas peranan MKN Wilayah dalam hal pembinaan dan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris. Surat panggilan yang diterima masih terbatas dari tim penyidik saja dan proses perlindungan hukum terkait pendampingan Notaris yang bermasalah hukum juga belum dapat dijalankan.