Tragedi kasus stadion Kanjuruhan telah menyebabkan banyaknya korban luka dan jiwa yang menimpa penonton.Hal ini menimbulkan kerugian yang dituntut oleh para penonton sebagai korban dengan mengajukan gugatan PMH namun diputus “NO”oleh Pengadilan Negeri Malang dengan dasar kasus Kanjuruhan merupakan sengketa keolahragaan dan karenanya harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase keolahragaan.Tesis ini membahas pengaturan dan kedudukan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa keolahragaan di Indonesia dan implementasi atas pengaturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan konsep, penarikan kesimpulan berdasarkan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan lembaga arbitrase keolahragaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan berkedudukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan di luar peradilan umum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa khusus terkait keolahragaan. Tidak semua sengketa yang menyangkut keolahragaan adalah sengketa keolahragaan dan karenanya tidak semua sengketa yang menyangkut keolahragaan dapat/harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase keolahragaan, hanya sengketa pada bidang hukum perdata/dagang, administrasi, dan ketata-organisasian yang menyangkut keolahragaan baik yang bersumber dari kontrak, peraturan perundang-undangan ataupun penundukkan diri melalui perjanjian arbitrase keolahragaan yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase keolahragaan. Sengketa yang menurut UU tidak dapat diadakan perdamaian dan sengketa yang haknya tidak dimiliki secara penuh oleh para pihak bukan objek sengketa keolahragaan. Penyelesaian sengketa keolahragaan melalui lembaga arbitrase keolahragaan diutamakan bagi para pihak yang keduanya merupakan subjek hukum keolahragaan. / The Kanjuruhan stadium tragedy case has caused many injuries and fatalities to the spectators. This resulted in losses which were claimed by the spectators as victims by filing a civil lawsuit on the basis of an unlawful act, but it was decided "NO" by the Malang District Court on the basis that the Kanjuruhan case was a sports settlement and ultimately had to be resolved through a sports arbitration institution. This thesis discusses the regulation and position of arbitration institutions in resolving sports settlements in Indonesia and the implementation of the regulation. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, drawing conclusions based on deductive logic. Based on the research results, the regulation of sports arbitration institutions is regulated in Law Number 11 of 2022 concerning Sports and has the role of a sports dispute resolution institution outside the general court which functions to resolve specific disputes related to sports. Not all disputes involving sports are sports disputes and therefore not all disputes involving sports can/must be resolved through sports arbitration institutions, only disputes in the fields of civil/commercial law, administration and organizational matters involving sports whether they originate from contracts, statutory regulations or submission through a sports arbitration agreement which can be resolved through a sports arbitration institution. Disputes which according to the law cannot be reconciled and disputes where the parties do not have full rights are not the object of a sports dispute. Settlement of sports disputes through sports arbitration institutions is prioritized for parties who are both subjects of sports law.