Dalam kepemilikan tanah, status hak milik merupakan suatu jaminan dalam menjaga stabilitas dan keamanan rumah tangga. Status hak milik atas tanah saat ini telah dapat dinikmati semua masyarakat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Mengenai hak milik atas di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi suatu anomali, karena adanya kebijakan kepemilikan tanah yang bukan milik Negara, melainkan milik kerajaan. Kepemilikan atas tanah di jogja menjadi memiliki beberapa perbedaan dengan propinsi lain pada umumnya terkait adanya pemberian keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan yang mengakui kedaulatan NKRI dan menyerahkan area wilayahnya untuk dijadikan bagian dari NKRI. Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini adalah apakah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta masih relevan hingga saat ini khususnya berkenaan dengan ada banyaknya sengketa hak milik atas tanah, berkaitan dengan adanya hukum-hukum nasional yang justru menjadikan kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta Tumpang Tindih. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pengolahan bahan hukumnya menggunakan metode deduksi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan dapat memfasilitasi kenyamanan rakyatnya bukan justru tumpang tindih dan menjadikan sengketa. Sehingga secara ekonomis akan meningkatkan nilai jual lahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengundang investor untuk ikut serta mengembangkan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta