Penelitian ini membahas tentang wewenang Komisi Yudisial dalam menilai kode etik hakim yang mengadili perkara pidana. Penelitian ini dilakukan menurut penelitian hukum normatif artinya bukan penelitian sosiologis atau socio legal. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Rekomendasi dari Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo, dan Nugroho Setiadji yang mengadili perkara dengan nomor perkara 1529/Pid/B/2009/PN Jaksel dengan terdakwa Antasari Azhar ditolak oleh Mahkamah Agung dikarenakan Mahkamah Agung menilai bahwa rekomendasi dari Komisi Yudisial telah masuk dalam ranah kewenangan hakim dalam memutus perkara. Hal inilah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang sudah tepatkah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Komisi Yudisial telah mendasarkan rekomendasinya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 19A dan Pasal 20 ayat (1) UU KY serta poin 10 butir 4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga rekomendasi dari Komisi Yudisial dapat dikatakan sudah tepat karena rekomendasi dari Komisi Yudisial telah berdasarkan Pasal 19A dan Pasal 20 ayat (1) UU KY serta poin 10 butir 4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga seharusnya Mahkamah Agung tidak mempunyai alasan untuk menolak rekomendasi dari Komisi Yudisial karena dalam hal ini penilaian Komisi Yudisial tidak masuk dalam ranah kewenangan hakim dalam memutus perkara. Komisi Yudisial telah berpegang pada Surat Keputusan Bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan juga peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti misalnya Undang-Undang Komisi Yudisial. Dalam menilai kode etik hakim yang dalam profesinya adalah pegawai negeri sipil juga digunakan Undang-Undang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil / The focus of this study is about determining the ethical code of the judges who charge in criminal case by Judicial Commission. This study is called law research where the method is using statute approach and conceptual approach. The legal materials that been used for this research based on law or statutes and laws literature. Judicial Commission’s Recommendation regarding breaching of ethical code by Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo, and Nugroho Setiadji are the judges who adjudicate the accused Antasari Azhar on case number 1529/Pid/B/2009 PN Jaksel. When Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo, and Nugroho Setiadji met their decision, they were allegedly breach the ethical code because they had convicted Antasari Azhar did not based on the facts that already had been heard in the trial. Because of that, attorney of Antasari Azhar reported to the Judicial Commission, then the Judicial Commission issue the recommendation which is the judges already breach the ethical code. Based on that recommendation, the Supreme Court has a dissenting opinion and said that the recommendation already trespasses judge’s verdict so it can’t be implemented. This is interesting for further investigation for knowing whether the recommendation from Judicial Commission correct and appropriate by the law or not. Apparently, the recommendation from the Judicial Commission is correct because based on Judicial Commission Regulation and Ethical Code Guide, the judges has already abandoned facts on trials. Because of that legal reasons, Supreme Court should accept and acknowledge the recommendation