Penelitian ini membahas tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Edhy Prabowo yang pada saat itu menerima suap dalam upaya bidudaya dan ekspor benih lobster. Edhy Prabowo menerima pengurangan sanksi pidana pada tingkat kasasi yaitu menurunkan sanksi pidana penjara yang seharusnya 9 tahun menjadi 5 tahun dengan pertimbangan hakim bahwa selama ia menjabat sebagai menteri ia telah bekerja dengan baik dan memberi kesejahteraan pada masyarakat. Kebenaran mengenai pengurangan sanksi pidana yang diterima Edhy Prabowo harus diteliti dan disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dogmatik yang mengharuskan seluruh penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji rumusan masalah melalui peraturan perundangundangan, literatul atau teori hukum dan asas-asas yang bersumber dari perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran terkait pengurangan sanksi pidana yang diterima oleh Edhy Prabowo pada tingkat kasasi dengan pertimbangan hakim tersebut. Pemberatan dan peringan sanksi pidana telah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan hukum positif yang berlaku maka pengurangan sanksi pidana yang diterima oleh Edhy Prabowo tidak dapat diterapkan karena tidak terdapat ketentuan peringanan sanksi pidana berdasarkan telah bekerja baik. Terdapat pula ketentuan-ketentuan yang memberatkan sanksi pidana Edhy Prabowo terkait dengan jabatan yang ia miliki saat itu. / This study discusses the case of corruption committed by the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries, namely Edhy Prabowo, who at that time accepted bribes in the cultivation and export of lobster seeds. Edhy Prabowo received a reduction in criminal sanctions at the cassation level, namely reducing the prison sentence that should have been 9 years to 5 years with the judge's consideration that during his tenure as minister he had worked well and provided welfare to the community. The truth regarding the reduction of criminal sanctions received by Edhy Prabowo must be investigated and adjusted to the applicable positive law. This study uses a type of normative dogmatic juridical research which requires that all research be carried out through library research by examining the formulation of the problem through legislation, literature or legal theory and principles sourced from the library. This study aims to find out the truth regarding the reduction of criminal sanctions received by Edhy Prabowo at the cassation level with the judge's consideration. The weighting and easing of criminal sanctions has been stipulated in the Criminal Code and in this case is also contained in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, based on the applicable positive law. then the reduction in criminal sanctions received by Edhy Prabowo cannot be applied because there are no provisions for reducing criminal sanctions based on good work. There are also provisions that burden Edhy Prabowo's criminal sanctions related to the position he held at that time