POJK Nomor 16/POJK No.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) diterbitkan dalam rangka memfasilitasi Perusahaan Terbuka agar tetap dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) secara elektronik sebagai alternatif dari pelaksanaan RUPS konvensional yang harus dihadiri para pemegang saham secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (“e-RUPS”) pada Perusahaan Terbuka yang dianggap sah dan mengikat serta implikasi dari POJK 16/2020 terhadap fungsi dan wewenang Notaris dalam pembuatan Berita Acara e-RUPS. Penyedia e-RUPS merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat menyelenggarakan e-RUPS secara sah dan mengikat melalui sistem eASY-KSEI atau melalui sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. POJK 16/2020 memberi wewenang kepada KSEI untuk menetapkan sistem dan prosedur penyelenggaraan e-RUPS, hal tersebut telah meringankan peran dan kewenangan Notaris sebagai pejabat publik dalam proses memverifikasi subjek pemegang saham yang berhak hadir, validitas Surat Kuasa dan suara-suara yang diberikan dalam keputusan e-RUPS. Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Selanjutnya memanfaatkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang diperoleh dari penerapan studi kepustakaan untuk memperoleh data kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan.