Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd v. Republik Indonesia di forum ICSID mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Churchill diharuskan mengganti biaya berperkara Pemerintah Indonesia sebesar USD 9.4 juta sebagai akibat dari putusan arbitrase di forum ICSID tersebut yang pada tanggal 6 Desember 2016 yang menolak seluruh klaim yang diajukan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty. Ltd. terhadap Republik Indonesia. Merasa tidak puas dengan putusan tersebut tanggal 31 Maret 2017, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty. Ltd. mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan atas putusan tersebut (annulment of the award) berdasarkan Pasal 52 ICSID Convention. Berdasarkan hal tersebut, Fokus dalam penelitian ini adalah prosedur penyelesaian sengketa arbitrase internasional di forum ICSID dalam penanganan kasus Churchill Mining plc v. Republik Indonesia. Proses ICSID menyelesaikan sengketa Churchill Mining Plc dengan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan pemeriksaan Terkait Keabsahan Dokumen (IUP/ KP Grup Ridlatama) dan Dokumen Terkait Lainnya atas Dugaan Palsu/ Pemalsuan Dokumen-Dokumen Tersebut (document authenticity). Sidang pemeriksaan dokumen pada tanggal 29 Agustus 2014 di Singapura disimpulkan bahwa tanda tangan ini dibuat dengan perangkat autopen. Hasil penelitian menunjukkan perlu diadakan kerjasama yang bersinergi dan progresif antara investor asing dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan, ketaatan serta pemenuhan hak dan kewajiban dari investor asing maupun negara.