Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunnan dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus di optimalkan dalam pengelolaanya. Karena jika pengelolaan PNBP masih kurang dioptimalkan maka kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk didalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat serta pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Imigrasi adalah suatu Lembaga Negara yang sangat vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar negara, apalagi di era perdagangan bebas saat ini banyak orang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di suatu negara di dalam wilayah territorial negara yang bersangkutan, keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan penghasilan Negara dari PNBP melalui pelayanan Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Izin Keimigrasian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian Izin Tinggal di Indonesia masih terdapat banyak penyalahgunaan. Harus bisa dipastikan bahwa kegiatan WNA sudah sesuai dengan izin tinggal yang di berikan.