Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya sifat putusan yang awalnya dilakukan secara sukarela sering juga tidak dipatuhi secara suka rela oleh pihak yang kalah. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam pelaksanaan arbitrase, sehingga dicarilah jalan keluarnya yaitu dengan melibatkan negara melalui pengadilan dalam proses eksekusi. Namun terdapat ketidakpastian hukum ketika putusan suatu Badan Arbitrase itu dimintakan eksekusi ke Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung merupakan representasi dalam Peradilan Nasional Indonesia. Badan pengadilan tertinggi kekuasaan kehakiman Indonesia di samping Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Seharusnya itu jadi jaminan kepastian hukum pelaksanaan putusan Arbitrase. Kalau kita meminta eksekusi maka menjadi persoalan siapa eksekutornya. Ketika melibatkan pihak pengadilan, maka eksekutornya adalah juru sita pengadilan yang menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan Arbitrase, yang pertama, permohonan arbitrase untuk eksekusi diterima dan kedua, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ditolak. Terutama terjadi pada pelaksanaan putusan Arbitrase asing, misal, terjadi permohonan pembatalan putusan Arbitrase asing maka pembatalan tersebut menimbulkan dua masalah secara normatif, yang pertama, masalah substansi dari putusan Arbitrase asing tersebut. Kedua, masalah eksekusi dari pelaksanaan putusan Arbitrase asing tersebut. Jika pelaksanaan putusan Arbitrase asing ditolak karena adanya permohonan pembatalan dari pihak yang dikalahkan dalam putusan Arbitrase asing tersebut, maka sifat putusan yang final and binding sudah tidak dapat digunakan lagi.