Penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan beragam inovasi baru. Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi menimbulkan hubungan dunia jadi tanpa batasan dan berkembang dengan cepat. Pertumbuhan ini menciptakan e- commerce yang hadir sebagai inovasi perdagangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Untuk memberikan kepastian hukum dari aktivitas e-commerce Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau dikenal PP PMSE. Sebagai amanat pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas PMSE, peraturan ini mengharuskan PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk dapat menyerahkan data pengguna kepada lembaga statistik dan kementerian perdagangan. Maka, penelitian ini akan mengkaji ketentuan penyerahan data oleh PPMSE kepada lembaga pemerintahan. Penelitian ini pun bertujuan untuk mendapatkan kedudukan PPMSE dalam hal penyerahan data yang ditinjau dari aspek hukum Indonesia dan menguraikan implementasi PPMSE dalam hal penyerahan data menurut kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa dalam praktik pengumpulan dan pemrosesan data oleh e-commerce, pengguna e-commerce butuh memasukan data pribadi dan metadata lain yang diperlukan untuk transaksi jual beli. Sehingga, permintaan data yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari penyerahan data pribadi pengguna di PPMSE. Sebagai kesimpulan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku PPMSE diwajibkan melakukan penyerahan data adapun begitu dalam pengolahan data pengguna harus memenuhi PP PSTE dan PP PPMSE. Tidak hanya itu, PPMSE juga harus tunduk pada peraturan UU ITE, UU Perdagangan serta UU PDP dalam hal penyerahan data. Implementasi PPMSE dalam hal penyerahan data, juga bertanggungjawab terhadap data yang dimilikinya, sehingga perusahaan memiliki hak dan kewajiban untuk mengimplementasikan prosedur penilaian yang hati-hati terhadap permintaan pemerintah baik dari aspek legalitas.