Tindak kejahatan pencucian uang yang merupakan white collar crime, merupakan tindak pidana asal yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Seiring dengan kemajuan teknologi, turut serta menciptakan tantangan baru dimana launderers memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindak pencucian uang melalui pemanfaatan internet atau yang dikenal dengan cyber laundering. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketersediaan dan penerapan hukum terkait cyber laundering serta lingkupnya di Indonesia dan untuk mengkaji penerapan hukum terkait kaji penerapan hukum terkait cyber laundering dalam mengatasi pelanggaran cyber laundering serta persoalan hukum yang ditimbulkanya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa bentuk-bentuk cyber laundering antara lain melalui dark web, online gambling, cryptocurrency, dan financial technology serta penipuan siber. Penelitian menemukan kekosongan hukum untuk menjawab fenomena cyber laundering dimana pencucian uang siber melibatkan dua kejahatan yaitu pencucian uang melalui UU TPPU dan kejahatan siber melalui UUITE, namun UUITE yang tersedia saat ini berdasarkan jenis tindakan yang dilarang dalam UU hanya berfokus pada kejahatan komputer saja. Ruang siber yang memiliki tingkat anonimitas yang tinggi, menjadikan tindak kejahatan cyber laundering sulit dideteksi sehingga membutuhkan Kerjasama baik nasional dan internasional untuk dapat menghadapinya. / The crime of money laundering which is a white collar crime, which a predicate crime regulated in Law No. 8 of 2010. Along with technological advances, participating in creating new challenges where launderers take advantage of technological advances to commit money laundering through the use of the internet or what is known as cyber laundering. The purpose of this study is to examine the availability and application of laws related to cyber laundering and its scope in Indonesia and to examine the application of laws related to reviewing the application of laws related to cyber laundering in overcoming cyber laundering violations and the legal problems it causes. This research method is normative juridical. The results of this study found that forms of cyber laundering include the dark web, online gambling, cryptocurrencies, and financial technology as well as cyber fraud. The study found a legal vacuum to address the phenomenon of cyber laundering where cyber money laundering involves two crimes, namely money laundering through the Anti-Money Laundering Law and cybercrime through UUITE, but currently available UUITE based on the types of actions prohibited in the Act only focuses on computer crimes. Cyberspace, which has a high level of anonymity, makes cyber laundering crimes difficult to detect, thus requiring both national and international cooperation to be able to deal with them.