Pengadaan tanah adalah proses di mana seseorang diharuskan oleh negara untuk mengalihkan semua atau sebagian dari tanah yang dia miliki untuk kepemilikan dan penguasaan negara itu, untuk kepentingan umum, dengan imbalan kompensasi. Oleh karena itu, pengadaan tanah harus digunakan untuk kepentingan umum dan negara berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pemilik yang sah dari tanah yang dibebaskan. Sehubungan dengan itu, pembahasan tentang apa yang termasuk ke dalam ruang lingkup kepentingan umum harus diberikan. Di bawah payung sejumlah undang- undang nasional negara lain, kepentingan umum diberikan suatu ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah memenuhi ambang batasnya. Di Indonesia, tanah dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi, oleh karena itu, kewajiban negara adalah untuk menjaga dan mengatur peruntukannya secara adil dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup umat manusia di masa yang akan datang, khususnya bagi warga negara Indonesia yang sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini akan mencoba untuk memberikan pemahaman tentang sejauh apa tanah sengketa dapat diperoleh atau diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum serta interpretasi dari kepentingan umum. Di antara lain, persoalan hukum yang akan diteliti adalah apakah syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memperoleh tanah tersebut adalah agar pembebasan itu didasarkan pada kepentingan umum ataukah ada pertimbangan lain yang perlu diambil oleh pemerintah sehingga konsep kepentingan umum tidak harus ditafsirkan terlalu luas. Ini kemudian akan berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya tentang sejauh apa tanah yang disengketakan dapat diperoleh untuk kepentingan umum. Untuk menjawab pertanyaan di atas, skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Skripsi ini menemukan bahwa ada batasan untuk pengertian kepentingan umum menurut peraturan Indonesia dan pengadaan tanah sengketa oleh pemerintah itu dimungkinkan selama keputusan pengadilan terhadap para pihak yang bersengketa telah dijatuhkan oleh pengadilan.