Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka Majelis Pengawas Notaris mempunyai peran penting dalam menerima penanganan pengaduan tersebut berdasarkan prinsip prinsip penanganan pengaduan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memeriksa antara pelapor dan terlapor,menemukan fakta fakta hukum , dan membuat pertimbangan hukum untuk memutuskan sanksi apa yang akan diberikan oleh Notaris. Seperti pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) No. 02/B/MPPN/X/2018, dalam putusan tersebut Notaris dilaporkan atas duggaan pelanggaran yang merugikan pelapor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam proses penanganan pengaduan sampai ke tahap keputusan yang diberikan. Untuk menjawab hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder didukung dengan data primer, data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan data primer diperoleh melalui wawacara terbatas dan analisis data secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan pelapor dan terlapor terselesaikan maka peran Majelis Pengawas hanya sampai ketingkat Daerah, jika permasalahan tidak terselesaikan, maka MPD membuat Berita Acara Pemeriksaan dan memberikan rekomendasi ke tingkat Wilayah untuk memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, dan MPW memutuskan hasil perkara tersebut. keberatan atas putusan MPW, maka banding diajukan kepada MPP. penyampaian berkas banding oleh MPW kepada MPP dilakukan dengan jangka waktu yang ditentukan. MPP memanggil Pembanding dan Terbanding dan melakukan pertimbangan hukum terhadap memori banding yang diajukan. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Wilayah adalah penerapan sanksi teguran lisan terhadap notaris, dan akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat adalah menguatkan Putusan dari Majelis Pengawas Wilayah, sehingga keputusan dari Majelis Pengawas Pusat adalah final.