Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun sangat disayangkan masih banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua, yang bahkan beberapa diantaranya dilakukan oleh aparat yang seharusnya menegakan Hak Asasi Manusia tersebut. Masih banyak dari kasus- kasus ini yang belum diselesaikan secara tuntas dan belum memberikan keadilan bagi banyak masyarakat di Papua. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melalatarbelakangi ketidakefektifan penegakan Hak Asasi Manusia di Papua, pada kasus ini terutama pada pembunuhan Pendeta Jeremiah Zanambani. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif-empiris serta mengambil pendekatan hukum dan konseptual. Materi yang dijadikan acuan dalam skripsi ini antara lain adalah wawancara yang dilakukan dengan tokoh relevan dan analisis hukum. Analisis yang dilakukan dalam skripsi ini meneliti faktor-faktor seperti cakupan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga mempelajari keadaan yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan diskusi dengan tokoh hukum yang merupakan Orang Asli Papua, skripsi ini menawarkan analisis yang tajam terkait pelaksanaan hukum dan juga aspek keadilan bagi masyarakat Papua. kripsi ini dapat menyimpulkan bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia sudah memadai untuk menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk Papua, namun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam penegakan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hal ini dapat dimulai dari memperketat seleksi aparat penegak Hak Asasi Manusia di Indonesia dan juga melakukan konfigurasi ulang lembaga- lembaga penegak hukum mengingat merekalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki peran yang sangat besar.