Mengenai peran dan tanggung jawab publik notaris publik dalam akta yang dibuatnya dalam perjanjian kredit. Sedangkan Notaris dalam jabatannya dipercaya membuat bukti yang memiliki kekuatan otentik, yaitu akta notaris. Sebagai notaris publik diangkat dan diberhentikan oleh kekuatan umum. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib dengan prosedur yang ditentukan dalam UUJN. Peraturan ini ada dalam konteks mempertahankan perlindungan hukum bagi misionaris dalam melaksanakan tugas kantornya dan merupakan bentuk kekebalan terhadap notaris dalam melaksanakan tugas kantornya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berfokus pada perlindungan hukum preventif, yaitu bagaimana pemerintah, terutama notaris itu sendiri, mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menghindari keterlibatan dalam suatu kasus atau perselisihan di pengadilan. Notaris dalam pendapatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan dilakukan oleh pemirsa, karena Notaris hanya mencatat hal-hal yang disampaikan oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta. Notaris pada saat ini tidak boleh puas hanya dengan kemampuan mereka untuk melakukan tindakan hanya dengan prinsip atau prinsip perjanjian, tetapi notaris perbankan juga harus memahami prinsip-prinsip yang berlaku di bidang tempat mereka bekerja. Layaknya seorang notaris perbankan yang juga harus memahami prinsip-prinsip yang berlaku di bidang kegiatan perbankan, termasuk prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (good behaviour). Bahwa prinsip kehati-hatian dinyatakan karena dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam Pasal 16 tentang tindakan hati-hati pada notaris dalam membuat akta, sehingga notaris untuk bertindak hati-hati dalam hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati / Regarding the role and responsibility of the public notary public in the deed he made in the credit agreement. While Notary in his position is trusted to make evidence that has authentic power, namely notary deed. As a public notary official appointed and dismissed by the general power. The notary in carrying out his position is obliged with the procedures specified in the UUJN. This regulation exists in the context of maintaining legal protection for the missionary in carrying out his office duties and is a form of immunity against a notary in carrying out his office duties in accordance with the applicable legal rules.Focused on preventive legal protection, namely how the government, especially the notary itself, prepares itself in such a way as to avoid involvement in a case or dispute in court. The notary in his opinion cannot be held accountable when the element of fraud and error is carried out by the viewers, because the Notary only records the matters submitted by the parties to be stated in the deed. Notaries at the present time should not be satisfied only with their ability to make deeds only by principle or principle of agreement, but banking notaries must also understand the principles that apply in the field where they work. Like a banking notary who must also understand the principles that apply in the field of banking activities, including prudencial principal, good corporate governance (good behavior).That the principle of prudence is stated because it can be used to answer the first problem formulation in Article 16 concerning actions carefully at the notary in making the deed, so that the notary to act carefully in this matter must be done with great care