Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang. tentang hak subrogasi, ditentukan bahwa penanggung yang telah membayar kepada tertanggung memperoleh hak tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan tujuan agar diperolehnya pemahaman mengenai konsepsi hukum tentang hak subrogasi dalam sistem hukum di Indonesia serta untuk mengetahui hak-hak dari perusahaan asuransi dalam menuntut hak subrogasi. Dasar penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini melakukan pengkajian terhadap hukum positif yang tertulis dan berlakukan pada peristiwa hukum. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa konsepsi hukum hak subrogasi dalam sistematika hukum di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa penanggung yang telah membayar kepada tertanggung memperoleh hak tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian yang ditimbulkan dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Ketentuan tersebut menjelaskan tentang hak subrogasi yang merupakan suatu asas yang konsekuensinya logis dari prinsip indemnitas dalam asuransi. Mengenai hak-hak dari perusahaan asuransi dalam menuntut hak subrogasi pada praktiknya masih mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut terjadi akibat belum terdapatnya aturan yang cukup untuk mengatur mengenai hak Subrogasi khususnya mengenai bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi yang ingin menuntut haknya atas dasar Prinsip Subrogasi. Selain itu, kesulitan bagi Perusahaan Asuransi juga disebabkan karena belum di pahaminya Prinsip Subrogasi dengan baik oleh Pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan memutus.