Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun jenis data yang digunakan berupa jenis data primer dan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 336/PK/Pdt/2017 sebagai salah satu contoh kasus dan objek penelitian dalam penulisan tesis ini. Akta otentik yang dibuat oleh notaris, menjadikan sifat akta tersebut lebih memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Kewenangan notaris dalam membuat akta, merupakan sebuah kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang yang berfungsi untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam masyarakat khususnya hukum privat. Akan tetapi, notaris seringkali membuat surat tanpa mengetahui kebenaran di tempat kejadian, berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyaji atau pihak yang menginginkan surat atau akta yang benar, dan bahkan notaris secara keliru mencantumkan informasi yang dibutuhkan penyaji. Terlepas dari bentuk kesalahan yang dibuktikan, notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas orang yang memperoleh kesalahan atau untuk tindakan sebelumnya./Notary in carrying out his/her duties and authorities for the implementation of service functions to achieve legal certainty in providing services for the community. With the prevailing Notarial Law, it is expected that a legal document drawn up by/or before a notary is able to guarantee certainty, order and legal protection. Legal research in this study uses normative legal research with a statutory approach and a case approach, while the types of data used are primary data types and secondary data types with data collection techniques using secondary data sources such as primary legal materials, secondary legal materials, and legal materials. tertiary law. In this study, the authors are interested in using the Supreme Court Decision Number 336/PK/Pdt/2017 as an example of a case and object of research in writing this thesis. An authentic deed made by a notary public makes the nature of the deed more legally binding for the related parties. The authority of a notary in making deeds is an authority determined by law which functions to provide legal certainty in society, especially in terms of private law. However, notaries often make deeds without knowing the truth at the place, based on information provided by the presenter or the party who wants the correct legal document, and even the notary mistakenly includes the information needed by the presenter. Regardless of the form of error proven, the notary is obliged to be responsible for the person who obtained the error or for previous acts.