Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris berupa Minuta Akta. Dari Minuta Akta tersebut, Notaris salah satunya wajib mengeluarkan Salinan Akta. Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya”. Jika terdapat ketidaksesuian antara isi Salinan Akta dengan Minuta Akta, maka kekuatan hukum ada pada Minuta Akta dan terhadap Notaris yang membuatnya secara nyata melakukan pelanggaran kewajiban terhadap jabatannya yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun jenis data yang digunakan berupa jenis data primer dan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk menggunakan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 Jo. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 09/B/Mj.PPN/XII/2014 sebagai salah satu contoh kasus dan objek penelitian dalam penulisan tesis ini.