Analisis yuridis penghapusan hgb oleh peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria menurut hukum tanah nasional

Christina, Lira (2019) Analisis yuridis penghapusan hgb oleh peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria menurut hukum tanah nasional. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (184kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (244kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (337kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (459kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (264kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (426kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (184kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (262kB)

Abstract

Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan perkembangan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pertimbangan saat ini bahwa pemerintah ingin mewujudkan pemerataan struktur pemanfaatan tanah dibuatlah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang mengatur tentang pendistribusian tanah. Untuk menganalisis kepemilikan seseorang atas hak guna bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang yang dikuasai langsung oleh negara menurut Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan yaitu UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, serta buku-buku terkait pertanahan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hak Kepemilikan seseorang atas tanah HGB tidak akan hilang meski tanahnya tidak diperpanjang dan dikuasai langsung oleh negara, apabila Negara mengambil tanahnya maka harus dengan ganti rugi. Selain itu materi muatan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tidak sesuai dengan Hierarki Perundang-undangan serta UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 / Land has a very important role in either the life of the Indonesian nation or in the implementation of national development which is held as a continuing effort to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With the current consideration that the government wants to create even distribution of land use structures, a Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform is regulated which regulates land distribution.To analyze and examine a person's ownership of building rights that have expired and are not extended which are directly controlled by the state according to Presidential Regulation Number 86 of 2018, uses the normative juridical research method. In this study, data collection was carried out with a Legislation approach and also a literature study, namely by reviewing the laws and regulations that apply to the land (UUPA) and Government Regulation No. 40 of 1996, as well as land related books. From the results of these research, it can be concluded that person's Ownership Right to HGB land will not be lost even if the land is not extended and controlled directly by the state, if the State takes the land it must be compensated. In addition, the content of Presidential Regulation Number 86 year 2018 is not in accordance with the Law Hierarchy and UUPA and Government Regulation Number 40 of 1996

Actions (login required)

View Item